Suntikan Rp80,685 Miliar, Perkuat Fiskal Bursel

Namrole,SBS_ Bupati Buru Selatan (Bursel), La Hamidi, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat atas kucuran dana transfer tambahan sebesar Rp80,685 miliar. Tambahan anggaran yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal serta menjaga keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Bursel.

​Hal tersebut disampaikan La Hamidi kepada awak media di Namrole, Kamis,13 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa dana ini merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap tantangan keuangan yang dihadapi daerah.

Bupati menjelaskan, total tambahan transfer senilai Rp80.685.453.000 tersebut terdiri dari dua komponen utama:

​Dana Alokasi Umum (DAU): Rp78.166.439.000

​Dana Bagi Hasil (DBH): Rp2.519.014.000 (akumulasi DBH tahun 2022 hingga 2024)

​"Tambahan dana ini tentunya merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo, atas perhatian dan dukungan yang diberikan," ujar La Hamidi.

​La Hamidi meluruskan bahwa keterlambatan pemenuhan sejumlah kewajiban daerah selama ini murni disebabkan oleh keterbatasan ruang fiskal, bukan karena kelalaian pemerintah daerah.

"​Oleh karena itu, fokus utama dari masuknya anggaran ini adalah menyelesaikan kewajiban terhadap aparatur negara, mulai dari PNS hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu," ujar LHM.

Pemenuhan hak ini diharapkan dapat meningkatkan ketenangan, profesionalisme, dan kedisiplinan kerja aparatur dalam melayani masyarakat.

​Selain hak pegawai, Pemkab Bursel juga mengarahkan perhatian pada keberlanjutan pemerintahan desa:

​Alokasi Dana Desa (ADD): Hingga bulan kedelapan tahun anggaran 2026, ADD baru terealisasi untuk tahap pertama.

​Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diinstruksikan untuk segera menghitung kebutuhan pembiayaan tahap berikutnya agar pelayanan di tingkat desa tidak terhambat.

Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas vital yang mendapat porsi pembenahan. Pemkab Bursel akan menghitung pemenuhan hak-hak tenaga medis di RSUD Namrole, termasuk dokter dan insentif tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

​La Hamidi menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan pelayanan dasar publik. Tambahan anggaran ini akan dikelola secara ketat mengedepankan skala prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat Bursel. (Tim)