Langkah kelembagaan ini diambil guna memperkuat fungsi pengawasan legislatif serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel.
Rapat paripurna yang dihadiri jajaran eksekutif tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bursel, Herlin Frisca Seleky. Pembentukan kedua pansus disahkan secara resmi setelah seluruh anggota DPRD menyetujui Rancangan Keputusan yang dibacakan dalam persidangan.
Dalam pidato pengantarnya, Herlin menegaskan bahwa Pansus dibentuk sebagai instrumen evaluasi objektif, bukan wadah untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu.
"Pembentukan Pansus ini bukan untuk mencari kesalahan ataupun menyudutkan pihak lain. Sebaliknya, Pansus dibentuk sebagai instrumen evaluasi yang objektif, profesional, dan konstruktif agar tata kelola aset daerah maupun pengelolaan Pasar Kai Wait dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Herlin.
Ia menambahkan, tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset daerah sangat vital untuk menunjang pelayanan publik. Di sisi lain, pembenahan tata kelola Pasar Kai Wait menjadi prioritas karena posisinya sebagai pusat penggerak ekonomi warga.
Kehadiran jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Bursel dalam paripurna ini menjadi simbol harmonisnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pembentukan pansus dinilai sebagai mekanisme checks and balances yang positif dalam roda pemerintahan daerah.
DPRD Bursel berkomitmen agar kerja Pansus Aset dan Pansus Pasar Kai Wait dilakukan secara terbuka serta berbasis data dan fakta. Harapannya, pansus dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bursel. (Wit)
إرسال تعليق
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!