Disetujui DPRD, Bupati Bursel Minta OPD Jaga Kemitraan Kritis

Namrole, SBS_Hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) kian solid. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bursel resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

​Keputusan penting tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bursel, Ahmadan Loilatu, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bursel, Rabu, 27 Juli 2026.

​Empat Fraksi Beri Catatan Strategis

​Seluruh fraksi di DPRD Bursel, sebanyak empat fraksi, secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPJ TA 2025. Sikap akhir tersebut disampaikan langsung oleh masing-masing juru bicara fraksi di hadapan jajaran pimpinan daerah.

Kendati memberikan lampu hijau, keempat fraksi menyertakan sejumlah catatan kritis, saran, serta rekomendasi strategis. Masukan ini ditujukan untuk mengakselerasi kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta transparansi keuangan daerah di masa mendatang.

​Pesan Menohok Bupati untuk Pimpinan OPD

​Sikap kritis DPRD disambut positif oleh Bupati Bursel, La Hamidi. Ia mengapresiasi sinergi konstruktif yang ditunjukkan para legislator. Namun, Bupati memberikan teguran sekaligus instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak main-main dalam menjalankan tugas.

​"Saya meminta seluruh Kepala OPD untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja, membangun komunikasi yang baik, serta selalu hadir dalam agenda-agenda DPRD sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap fungsi kemitraan antara eksekutif dan legislatif," pangkas La Hamidi.

Sebagai penutup sidang, Ahmadan Loilatu menegaskan pentingnya penetapan Perda LPJ ini. Menurutnya, regulasi ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan pijakan utama untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan APBD.

​Ia berharap evaluasi dari LPJ 2025 ini menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan arah pembangunan Bursel ke depan, yakni mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan humanis.

Ketidakhadiran beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat dipanggil menghadiri rapat, ini agenda penting. Bapak-bapak harus hadir untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman DPRD, (wit)