“Itu tidak benar. Bagaimana mungkin kita membeli rumah di tengah kondisi daerah seperti ini, apalagi disebut untuk kepentingan pribadi dan menggunakan APBD,” tegas La Hamidi, menyiratkan kekecewaan mendalam atas beredarnya informasi yang dianggapnya tidak berdasar.
La Hamidi menyatakan keheranannya atas munculnya narasi pembelian rumah di Desa Lektama, Kecamatan Namrole. Ia merasa informasi tersebut sengaja disebar tanpa melakukan upaya konfirmasi yang memadai, sebuah tindakan yang sangat disesalkannya.
Menurutnya, tudingan semacam ini berpotensi besar mengganggu fokus pemerintah daerah yang saat ini tengah berjuang keras untuk memperjuangkan berbagai program prioritas di tingkat pusat. Ia menekankan betapa pentingnya verifikasi fakta sebelum sebuah informasi disebarkan luas kepada publik.
“Seharusnya dilakukan konfirmasi dulu, jangan hanya menyebarkan isu tanpa dasar,” ujar La Hamidi, mengingatkan pentingnya literasi digital dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi.
Tidak hanya membantah, LHM, mengaku telah mengambil langkah proaktif. Ia telah meminta pemilik rumah untuk memberikan klarifikasi langsung, demi mencegah isu tersebut semakin liar dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Saya sudah minta Pak Man (pemilik rumah) untuk mengklarifikasi. Saat ini kami sedang berjuang mendapatkan perhatian pemerintah pusat, tapi justru muncul isu yang tidak berdasar,” ucap Bupati, menunjukkan keprihatinan atas situasi yang terjadi di saat krusial.
Bantahan serupa datang pula dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Ali Awan, saat dihubungi pada Senin, 27 April 2026, memastikan bahwa kabar mengenai pembelian rumah tersebut sama sekali tidak benar.
“Tidak betul itu. Nanti saya konfirmasi lagi dengan pemilik rumah. Saat ini saya masih di luar daerah,” ujar Ali Awan melalui pesan WhatsApp, memberikan penegasan dari sisi birokrasi pemerintahan.
Sementara itu, pemilik rumah yang menjadi sorotan, Abdurrahman Soulissa, turut angkat bicara untuk meluruskan persepsi publik. Beliau dengan tegas menepis isu penjualan rumah kepada Bupati Bursel, dan menegaskan tidak pernah ada pembicaraan mengenai transaksi jual beli dengan Bupati maupun perwakilan pemerintah daerah.
“Tidak pernah ada pembicaraan jual beli rumah. Kalau kontrak, iya. Dulu Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah kontrak, dan sekarang pemerintah daerah kontrak untuk rumah jabatan Sekda,” jelas Soulissa, memberikan gambaran yang sangat berbeda dari isu yang selama ini beredar.
Abdurrahman kembali menegaskan bahwa rumah tersebut tidak dijual, melainkan hanya dikontrakkan untuk jangka waktu satu tahun dan diperuntukkan sebagai rumah jabatan Sekda Kabupaten Bursel. “Intinya rumah itu tidak dijual. Hanya dikontrakkan untuk satu tahun dan digunakan sebagai rumah jabatan Sekda,” tutur Soulissa, berharap masyarakat dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya.
Mantan birokrat ini menambahkan pandangannya mengenai transparansi penggunaan anggaran. Ia yakin, jika memang terjadi pembelian aset menggunakan APBD, hal tersebut pasti akan menjadi catatan publik karena seluruh penggunaan anggaran daerah tercatat secara resmi dan dapat diakses.
“Kalau menggunakan APBD pasti kelihatan. Tidak mungkin bisa disembunyikan,” kata Man, sapaan akrabnya, menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan adanya klarifikasi yang konsisten dan sejalan dari Bupati, Plt Sekda, serta pemilik rumah, isu mengenai pembelian rumah senilai Rp1,5 miliar untuk kepentingan pribadi Bupati Bursel dapat dipastikan tidak benar. Rumah tersebut nyatanya hanya berstatus kontrak dan dimanfaatkan sebagai rumah jabatan Sekda Kabupaten Bursel, sebuah fakta yang seharusnya menjadi penyejuk di tengah polemik yang sempat timbul. (Yul)
إرسال تعليق
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!