Bursel Dorong Tingkatkan Layanan Kesehatan Hingga Pusat

Namrole,SBS_Komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dalam memajukan sektor kesehatan menunjukkan hasil nyata, menarik perhatian hingga ke tingkat pusat. Di bawah kepemimpinan Bupati La Hamidi dan Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily (LHM-GES) pembangunan infrastruktur kesehatan menjadi prioritas utama yang digagas oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KPPKB) Bursel. 

Yurdin Halibi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas KPPKB Kabupaten Bursel, baru-baru ini mengungkapkan kemajuan signifikan dalam upaya pengajuan program kesehatan ke pemerintah pusat. Bersama Wakil Bupati Bursel, pihaknya telah menjalin komunikasi strategis dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pertemuan tersebut difokuskan pada pengajuan berbagai program pembangunan fisik sektor kesehatan untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini mencerminkan dedikasi mendalam Pemkab Bursel dalam meningkatkan fasilitas kesehatan bagi warganya.

"Dalam pertemuan itu kami mempresentasikan beberapa usulan perencanaan fisik dari Dinas KPPKB untuk tahun 2027. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, di bawah arahan Bupati dan Wakil Bupati, untuk terus memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan di Bursel," ujar Yurdin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, akan membuka berbagai program Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di sektor kesehatan. Program-program ini nantinya akan disesuaikan dengan usulan yang telah diajukan oleh daerah, termasuk Kabupaten Bursel.

Menurutnya, Prima Sari Anungputri, perwakilan tim Bappenas yang membidangi perencanaan kesehatan ibu, menjelaskan rencana pemerintah pusat untuk membuka sekitar sepuluh jenis pekerjaan fisik di sektor kesehatan. Meskipun rincian program masih menunggu keputusan lebih lanjut, peluang daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran tetap terbuka lebar, terutama jika usulan yang diajukan dinilai menjadi prioritas pembangunan.

Yurdin Halibi menambahkan, arahan Presiden juga membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh dukungan anggaran tambahan jika kondisi fiskal memungkinkan. Oleh karena itu, Pemkab Bursel secara proaktif terus melakukan koordinasi dan memperjuangkan setiap usulan pembangunan yang dianggap krusial bagi masyarakat.

"Proposal yang kami sampaikan sudah diserahkan langsung kepada tim perencanaan Bappenas yang membidangi kesehatan dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan. Harapannya, ketika menu program tersebut dibuka, Bursel sudah masuk dalam prioritas," ujar Halibi.

Salah satu program yang mendapat perhatian serius adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Bursel. Fasilitas ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

"Labkesmas Dinas KPPKB Bursel sudah direkomendasikan untuk dibangun pada tahun 2026 hingga 2027. Awalnya diusulkan pada 2025 untuk pembangunan 2026, namun sempat terkendala efisiensi anggaran," tutur Yurdin.

Namun, setelah koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan, pembangunan Labkesmas Bursel kini telah masuk dalam daftar prioritas dan terus dibahas dalam berbagai forum koordinasi, termasuk pertemuan daring dengan tim Kemenkes.

Yurdin optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan komitmen kuat pimpinan daerah, berbagai usulan tersebut dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Bursel secara signifikan. 

Ia berharap, niat baik pemerintah daerah untuk membangun Bursel dapat disambut baik oleh pemerintah pusat.

Beberapa usulan pembangunan di bidang kesehatan yang telah disampaikan antara lain: Pembangunan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat), Pembangunan Gedung Promosi Kesehatan (Promkes), Pembangunan Gedung PSC 119 (layanan kegawatdaruratan yang belum optimal sejak diluncurkan pada 2020 karena kendala gedung dan kendaraan), Pembangunan Bank Darah, Pembangunan Rumah Dinas Dokter Spesialis serta rehabilitasi rumah dokter umum, Pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu) di Desa Batu Karang dan Desa Batu Layar yang belum memiliki fasilitas tersebut, serta rehabilitasi Pustu yang rusak. 

Selain itu, diusulkan pula pembangunan dan penyesuaian 10 Puskesmas agar sesuai standar Permenkes, pengadaan mobil PSC 119 untuk layanan kegawatdaruratan 24 jam, dan pengadaan mobil videotron untuk mendukung penyuluhan kesehatan. Seluruh usulan ini telah dibahas dalam forum sebagai bagian dari upaya kolektif meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bursel. (Yul)