Meski Efisiensi Terjadi, Diduga Pokir DPRD Bursel 2025 Naik

Namrole - Meski efisiensi besar-besaran terjadi dari pusat, provinsi hingga kabupaten. Namun, diduga dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tahun 2025 tak mengalami efisiensi, malahan naik. 

Hal tersebut disoroti salah satu pengacara Sami Latbual, kepada Suara Buru Selatan, Selasa, 19 Agustus 2025 di Namrole. 

Dia menjelaskan, saat ini Kabupaten Bursel mengalami efisiensi secara besar-besaran, hal ini bahkan turut diketahui pedagang pasar, yang turut merasakan dampak efisiensi ini. Apakah pemerintah bersama DPRD mengalami efisiensi atau tidak. 

"Apakah dana pokir DPRD Bursel mengalami efisiensi atau tidak. Karena informasi yang kami dapat pada tahun kemarin sebesar 1 M, tapi tahun ini naik menjadi 1,2 M," tutur Sami. 

Menurutnya, bukan persoalan besaran yang harus diterima oleh anggota DPRD. Tapi menurut kami secara rasio 1,2 M merupakan nilai yang kecil untuk memenuhi kebutuhan konstituen, tetapi dengan situasi hari ini apakah semua hal yang disampaikan harus semuanya dieksekusi? Sementara kebutuhan prinsip pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu juga dikurangi.

"Saya punya catatan dalam dua kali pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dulu gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk Sarjana 1 juta dan SMA 750 ribu. Pada saat proses pembahasan APBD di nota pengantar APBD mereka mengatakan kita mengalami defisit, tetapi setelah nota pengantar tahun itu dilihat ternyata defisit terjadi di Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat. Proses pembayaran gaji PTT itu bukan menggunakan DAK tapi DAU. 

Alasan terhadap pengurangan gaji PTT karena alasan kita defisit, semestinya bukan defisit disitu, karena yang berkurang itu DAK bukan DAU tapi yang korban gaji PTT saat itu. Pertanyaannya saat itu, dana pokir DPRD dia mengalami penurunan atau dia naik," kata Latbual yang juga mantan anggota DPRD Bursel ini. 

Latbual menuturkan, sekarang dengan adanya efisiensi pada semua OPD apakah dana Pokir DPRD mengalami pengurangan ataukah tidak. Karena berdasarakan informasi yang kami dapat, untuk semua DPRD di Maluku melakukan penyesuaian dana pokir akibat efisiensi. 

"Sebenarnya dana pokir DPRD Bursel itu berapa, karena rakyat juga perlu tahu. Bila pokir kita mengalami kenaikan. sebenarnya kita efisien ataukah surplus," ucap Sami yang juga salah satu tokoh masyarakat Bursel ini. (SBS-Yul)