Close
Close

Pemkab Bursel Temui OKP Cipayung Siap Teruskan Tuntutan Aksi

Namrole, SBS_Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel), temui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung saat melakukan aksi damai dan menerima delapan poin tuntutan aksi damai gabungan organisasi kepemudaan, Rabu, 3 September 2025, di halaman kantor bupati Bursel. 


Pendemo saat melakukan aksi damai ditemui Pemkab, diantaranya Bupati Kabupaten Bursel, bersama Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bursel Gerson Eliaser Selsily, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Bursel, Hadi Longa, plt Asisten I Setda Bursel, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bursel, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Parningotan Lorena. 


"Saya menerima poin tuntuan aksi, untuk kemudian meneruskan ke Pemerintah Pusat (Perpus), " kata La Hamidi, saat menerima poin tuntutan dari Ketua Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Bursel, Ujianudin Temarwut. 


OKP Cipayung yang terdiri dari aliansi pimpinan OKP Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bursel, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bursel, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Bursel, DPD KNPI Bursel, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan GPI Bursel, menyampaikan delapan poin tuntutan aksi dengan bergantian melakukan orasi oleh pimpinan OKP yang disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bursel dan terakhir ke Bupati Kabupaten Bursel. 


Berikut isi kedelapan poin tuntutan aksi damai OKP Cipayung yaitu, meminta presiden mereformasi di tubuh Polri, meminta membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk segera membebaskan para demonstran yang ditahan oleh pihak kepolisian, mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset dan RUU pembuktian terbalik, menolak kenaikan pajak, mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga pangan nasional hingga ke daerah, mendesak pemerintah untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku dan mendesak pemerintah agar segera mempercepat perbaikan jaringan telekomunikasi di wilayah Maluku lebih khusus di Kabupaten Bursel. 


Aksi damai ditutup bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel dan Kapolres bersama OKP Cipayung dengan menyuarakan kedamaian di Maluku, khususnya di Bursel. 


"Maluku harus biking bae (berbuat baik), basudara (saudara) harus biking bae, " ujar mereka bersama Pemkab dan Kapolres Bursel. 


Pantauan wartawan, aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat baik dari TNI dan Polri, yang dipimpin langsung Kapolres Bursel. Aksi solidaritas terhadap keresahan rakyat terhadap DPR berjalan damai, meski sempat dilakukan pembakaran ban di halaman kantor DPRD Bursel, tapi unjuk rasa berjalan damai, yang menunjukkan kesolidan masyarakat Bursel untuk bergandengan tangan menjaga kedamaian di negeri Lolik Lalen Fedak Fena ini. (Yul)

Beri Komentar Anda

Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!

Previous Post Next Post