Kegiatan dengan tema evaluasi pengawasan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 bersama mitra kerja merupakan salah satu kegiatan Bawaslu Bursel untuk melihat kedalam diri Bawaslu Bursel dan untuk melihat prospek Bawaslu Bursel kedepan dalam rangka mengawasi pemilu dan pemilihan di tahun 2029 nanti.
Adalah Wakil Bupati (Wabup) Bursel, Gerson Eliaser Selsily dalam sambutannya mengajak mitra kerja bersama-sama menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan awal Bawaslu Bursel untuk memperbaiki diri dalam rangka menjalankan tugas, memastikan hak pilih masyarakat di daerah ini.
"Narasumber pada kegiatan ini kebetulan ada tim ahli Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka kita jadikan kegiatan ini sebagai kesempatan agar suara kita bisa didengar oleh DPR lewat tenaga ahli mereka yang hadir di tengah-tengah kita guna menjadikan Bursel sebagai laboratorium demokrasi di Maluku, " ujar Gerson.
Eliaser berharap apa yang disampaikan bisa dijadikan bahan untuk perbaikan sekaligus vitamin untuk Bawaslu Bursel dalam menjalankan tugas-tugas kedepan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bursel, Robo Sowakil menyebut pentingnya kegiatan ini agar Bawaslu bisa mendapatkan masukan terkait kendala yang dihadapi dari 81 desa dan enam kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bursel.
"Penguatan kelembagaan, dengan tema sentral evaluasi pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. kami rasa sangat penting, agar nantinya diboboti oleh kami sendiri melalui rekomendasi yang akan kami tuangkan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi disampaikan juga ke Komisi II, dalam kaitan persiapan pembahasan Undang Undang Nomor 7 tentang pemilu dan pemilihan," kata Sowakil.
Orang nomor satu di Bawaslu Bursel ini mengaku menyadari sungguh, setiap konstitusi pemilihan memiliki kendala-kendala yang harus diperbaiki kedepan.
"Harapan kami, kedepan banyaknya partisipasi dari stakeholder baik pemerintah, keamanan, partai politik dan masyarakat agar bagaimana kita menjaga demokrasi di Bursel lebih baik lagi, " ucap Robo.
Ia mengatakan, ada banyak yang dimasukkan, secara kuantitas berkaitan dengan internal Bawaslu. Dimana terjadinya ketidakseimbangan penyelenggara pemilu pada Bawaslu
"Semestinya posisi Bawaslu sudah harus setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena bersifat permanen, maka semestinya ada lima komisioner yang mampu menjembatani kami dalam setiap tahapan dengan letak geografis yang ada di Kabupaten Bursel, " tutur komisioner Bawaslu dua periode ini.
Diketahui, evaluasi pengawasan pemilu dan pemilihan 2024, menghadirkan akademisi sekaligus pakar Hukum Tata Negara (HTN) Radiam Syam, akademisi sekaligus anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Maluku Raudah Arief Hanubun, tenaga ahli Komisi II DPR RI La Ode Khairul dan Hadrian Tuasamu, anggota KPU Provinsi Maluku, Syarief Mahulauw dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair. (Yul)
Post a Comment
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!