Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI Bursel, Ujianudin Temarwut, di Namrole pada Selasa, 28 Juli 2026. Langkah penundaan ini diambil sebagai respons atas komitmen terbuka yang diucapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Bursel dalam apel pagi di depan Kantor Bupati, Senin, 27 Juli 2026. Saat itu, Pemkab berjanji di hadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga PPPK Paruh Waktu untuk segera mencairkan tunggakan hak dan tunjangan pegawai.
Ujianudin yang akrab disapa Dinomenjelaskan bahwa KNPI memilih memberi ruang bagi Pemkab untuk membuktikan itikad baiknya. Kendati demikian, ia menekankan bahwa penundaan aksi bukan berarti perjuangan selesai.
"Langkah ini kami ambil demi menjaga kondusivitas, agar pelayanan publik tidak terganggu. Namun, Pemkab harus bergerak cepat. Kami pastikan pengawalan akan terus berjalan sampai seluruh hak pegawai masuk ke rekening masing-masing," ujar Dino.
Fungsi Kontrol Sosial Tetap Berjalan
Menjelaskan lebih detail, Wakil Ketua DPD KNPI Bursel, Ibrahim Belatu, menyebutkan bahwa respons Plt Sekda pada apel awal pekan lalu menjadi angin segar sekaligus ujian konsistensi bagi pemerintah daerah.
Menurut Belatu, penundaan massa turun ke jalan adalah bentuk kepatuhan KNPI terhadap fungsi kemitraan yang kritis. KNPI siap menjadi garda terdepan dalam memastikan tidak ada diskriminasi dalam penyaluran hak, baik bagi ASN maupun tenaga PPPK.
"Kami tidak membatalkan, melainkan menunda. Jika komitmen ini diabaikan, kami siap mengambil langkah selanjutnya. Ini adalah peran check and balance kami sebagai kontrol sosial di Bursel," tegas Ibrahim. (Y)
Post a Comment
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!