Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkab dan BPS Bursel Kolaborasi Targetkan Data Akurat

Namrole,SBS_ Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Pemkab Bursel) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dilaksanakan Kamis, 18 Juni 2026, di Aula Kantor Bupati setempat.

Agenda nasional sepuluh tahunan ini berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, membidik potret utuh perekonomian daerah, mulai dari sektor pertanian dan perdagangan. 

Dalam pelaksanaannya, BPS Bursel menerjunkan 74 petugas lapangan. Kepala BPS Bursel, Thomas Tapar, merincikan bahwa 2 petugas organik dikhususkan untuk mendata kategori Usaha Menengah Besar (UMB), yang di Bursel saat ini tercatat ada lima instansi, meliputi sektor perbankan dan perusahaan di wilayah Tikbari. Sementara 72 petugas lainnya disebar untuk menyisir pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh wilayah Bursel.

Untuk mengantisipasi adanya pelaku usaha yang enggan diwawancarai, BPS telah melakukan mitigasi terintegrasi dengan merangkul jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa. Langkah ini diawali dengan memberikan keteladanan dari para pimpinan daerah.

"Kami sudah sampaikan ke Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, dan Ketua DPRD untuk mereka menjadi contoh untuk bisa didata, dan itu sudah dilakukan. Pejabat saja mau, apalagi kita sebagai masyarakat," ujar Thomas Tapar. 

Selain itu, BPS juga mendistribusikan brosur edukatif ke tingkat camat dan desa sebagai alat persuasi bagi warga yang masih ragu.

​Fondasi Kebijakan Daerah

​Dukungan penuh terhadap agenda ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Bursel Gerson Eliaser Selsily. Dalam sambutannya, Gerson menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.

Menurut Gerson, tanpa data yang berkualitas dan valid, program-program yang dicanangkan pemerintah berpotensi salah sasaran. Bagi Bursel, hasil sensus ini akan menjadi referensi krusial untuk memetakan potensi ekonomi daerah, mengidentifikasi tantangan pelaku usaha, serta memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

​"Mari kita jadikan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini sebagai momentum membangun budaya sadar data di Kabupaten Bursel. Data yang berkualitas bukan hanya menjadi kebutuhan pemerintah, tetapi fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegas Wakil Bupati.

​Selsily juga menginstruksikan agar BPS sebagai ujung tombak, dapat bersinergi kuat dengan instansi daerah seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Infokom, dan Bagian Ekonomi (Ekbang) sebagai pusat data Pemkab Bursel.

Di akhir keterangannya, pihak pemerintah daerah dan BPS senada mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bursel untuk menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang benar, valid, dan jujur demi kemajuan daerah. (Yul)