Leksula – Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), La Hamidi mengakui produktivitas warga merupakan 'senjata' nego ke Pemerintah Pusat (Pempus). Maka itu, ia mendorong warganya untuk lebih produktif.
Dorongan ini bukan tanpa sebab, La Hamidi menyadari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mewujudkan infrastruktur dasar bagi warganya.
Dia menekankan bahwa bantuan dana dari Pempus tidak datang begitu saja. Untuk mendapatkan kucuran dana infrastruktur, daerah harus menunjukkan potensi ekonomi yang aktif.
Maka itu, warga Bursel harus lebih produktif agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel memiliki "daya tawar" (posisi tawar) saat bernegosiasi dengan kementerian terkait di pusat.
"Oleh karena itu, kunci untuk menarik dana dari Pemerintah Pusat (Pempus) adalah dengan membuktikan bahwa Bursel memiliki potensi ekonomi aktif yang layak didukung, " tutur Bupati La Hamidi, dalam sambutan pada Safari Ramadhan 1447 Hijriah, Selasa, 3 Maret 2026, di halaman Masjid Nurul Akbar, Desa Nalbessy, Kecamatan Leksula.
Bupati menegaskan, pembangunan jalan yang memiliki "arah dan tematik yang jelas". Artinya, jalan tidak dibangun hanya untuk akses mobilitas warga secara umum, tetapi khusus untuk mendukung pusat ekonomi.
"Pusat lebih mudah mengucurkan dana jika jalan tersebut menjadi urat nadi distribusi hasil tani atau laut, " kata La Hamidi.
Untuk itu, Pemkab Bursel memfokuskan kekuatan daerah pada tiga pilar: pertanian dan perkebunan sebagai basis ekonomi utama masyarakat daratan dan perikanan sebagai basis ekonomi lautan.
"Direncanakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Nalbessy dilahan seluas 1 hektar sebagai proyek percontohan pemberdayaan masyarakat, " ujar Bupati ketiga Bursel.
Selaku orang nomor satu di Bursel, ia memberikan instruksi spesifik kepada perangkat daerah terkecil. "Para Camat dan Kepala Desa: wajib menjadi motor penggerak masyarakat di lapangan. Dengan proaktif mendorong warganya agar lebih produktif lagi," ujar sarjana hukum ini.
Alumni Universitas Iqra Buru ini mengaku, butuh peran masyarakat untuk lebih produktif agar Pemda memiliki "daya tawar" (posisi tawar) saat bernegosiasi dengan kementerian terkait di pusat.
“Kita terus berjuang ke pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Tapi pembangunan harus punya arah dan tematik yang jelas. Harus ada potensi daerah yang kita tunjukkan sebagai kekuatan daya tawar kita,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia menegaskan bahwa pembangunan Bursel membutuhkan kerja kolektif dan dukungan semua pihak. Sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. (Yul)

Post a Comment
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!